Prosedur Mendirikan Badan Usaha

Badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis atau bisa disebut kesatuan organisasi yang terdiri dari faktor - faktor produksi yang bertujuan mencari keuntungan. Dalam arti sempit badan usaha bisa diartikan rumah tangga ekonomi yang bertujuan mencari laba dengan faktor - faktor produksi. Sebuah usaha atau bisnis sendiri dapat dikatakan berbadan hukum apabila memiliki "Akter Pendirian" yang disahkan oleh notaris disertai dengan tanda tangan di atas materai dan segel.

Salah satu yang paling penting dalam pembentukan sebuah badan usaha adalah perizinan usaha. Izin usaha merupakan bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak yang berwenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha. Surat izin usaha yang diperlukan dalam pendirian usaha diantaranya:

1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4. Nomor Register Perusahaan (NRP).
5. Nomor Rekening Bank (NRB).
6. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
7. Surat izin lainnya yang terkait dengan pendirian usaha.

Sedangkan proses yang harus dilakukan untuk mendirikan sebuah badan usaha yaitu sebagai berikut :

• Mengadakan rapat umum pemegang saham.
• Dibuatkan akte notaris (nama – nama pendiri, komisaris, direksi, bidang usaha, tujuan perusahaan didirikan).
• Didaftarkan di pengadilan negeri (dokumen: izin domisili, surat tanda daftar perusahaan (TDP), NPWP, bukti diri masing – masing). Diberitahukan dalam lembar negara (legalitas dari dept. kehakiman), adapun yang menjadi pokok yang harus diperhatikan dalam hubungannya dengan pendirian badan usaha ialah: 


1. Tahapan pengurusan izin pendirian: Bagi perusahaan skala besar hal ini menjadi prinsip yang tidak boleh dihilangkan demi kemajuan dan pengakuan atas perusahaan yang bersangkutan.


2. Tahapan pengesahan menjadi badan hukum: Tidak semua badan usaha mesti berbadan hukum. Akan tetapi setiap usaha yang memang dimaksudkan untuk ekspansi atau berkembang menjadi berskala besar maka hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan izin atas kegiatan yang dilakukannya tidak boleh mengabaikan hukum yang berlaku.


3. Tahapan penggolongan menurut bidang yang dijalani: Badan usaha dikelompokan kedalam berbagai jenis berdasarkan jenis bidang kegiatan yang dijalani.


4. Tahapan mendapatkan pengakuan, pengesahan dan izin dari departemen lain yang terkait: Departemen tertentu yang berhubungan langsung dengan jenis kegiatan badan usaha akan mengeluarkan izin.


5. Syarat sah kontrak (Perjanjian): Menurut pasal 1338 ayat (1), perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Untuk itu, pembuatan perjanjian haus mempedomani pasal 1320 KHU perdata yang menetapkan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:


• Kesepakatan.
• Kecakapan.
• Hal tertentu.
• Sebab yang diperbolehkan.

sumber:

http://dessydemasi.blogspot.co.id/2015/10/prosedur-mendirikan-badan-usaha-tugas-3.html